Pengertian, Lingkup, dan Metode Analisis Kebijakan

Pengertian, Lingkup, dan Metode Analisis Kebijakan

Pengertian Analisis Kebijakan
Pengertian mengenai analisis kebijakan telah dikembangkan dan dirumuskan sejak lama. Sejumlah pakar bahkan telah memiliki definisi tersendiri mengenai analisis kebijakan, antara lain sebagai berikut.
Carl W. Patton dan David S. Savicky. Menurut kedua pakar tersebut, analisis kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang diubah sebagai konstektual dari kebijakan yang lama.
Willian Dunn, yang menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menerapkan yang menerapkan berbagai metode analisis, dalam konteks argumentasi dan debat publik untuk menciptakan secara kritis kegiatan penaksiran, serta pengkomunikasian pengetahuan yan relevan dengan kebijakan tersebut.
Quade (1982) yang mendefinisikan analisis kebijakan sebagai bentuk aplikasi penelitian yang ditunjukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu sosial-teknis dan diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik
Grindle dan Thomas (1991) memberikan pengertian yang cenderung bersandar pada actor (pelaku kebijakan dengan menyatakan bahwa analisis kebijakan pada dasarnya berfokus pada (aspek) kenegaraan- pada sector pemerintahan atau public- pada politisi, birokrat dan kelompok yang memiliki kepentingan (Hogwood dan Gunn, 1984; Grindle dan Thomas, 1991).
Kunt (1971), dalam Solichin (2012), yang meberika batasan tentang analisis kebijakan sebagai “the kind systematic disciplined analytical, scholarship, creative study where primary motivation is to produce well-supported recommendation foractions dealing with concrete political problems (sejenis study yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud menghasilkan rekomendasi untuk pemecahan maslah-masalah politik yang kongkret).
Pada dasarnya pengertian analisin kebijakan kesehatan tidak berbeda jauh dengan pengertian analisis kebijakan publik, hanya saja pada kebijaka kesehatan dibutuhkan pendekatan dari berbagai aspek untuk memahami masalah dan isu secara utuh sehingga alternatif kebijakan yang dapat lebih komprehensif. Sebagaimana yang dijelaskan Walt (2004) dan Buse Mays & Walt (2012), bahwa analisis kebijakan kesehatan adalah suatu pendekatan multi-disiplin dalam kebijakan publik yang bertujuan menjelaskan interaksi antara institusi, kepentingan, dan ide dalam proses pengembangan kebijakan kesehatan.
Analisis Kebijakan pada bidang kesehatan juga merupakan satu bentuk riset terapan yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah kesehatan masyarakat secara utuh sehingga dengan pemahaman tersebut dapat mengarahkan pada alternatif solusi untuk asalah tersebut. Sebagai aktifitas intelektual, analisis kebijakan dilakukan dengan menciptakan, menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan yang (yang relevan dengan kebijakan) dalam satu atau lebih tahapan proses pembuatan kebijakan.
Karena merupakan suatu riset terapan. Salah satu aspek penting dalam analisis kebijakan adalah penyediaan informasi yang relevan terkait masalah dan unsur system dalam kebijakan. Informasi yang dimaksud menjadi data yang disiapkan, dikomunikasikan dan lalu dugunakan oleh para pembuat kebijakan untuk memahami permasalahan serta mencari alternative solusi untuk permasalahan tersebut.
Dengan demikian, analisis kebijakan pada dasarnya adalah awal, bukan ahir, dari upaya untuk meningkatkan proses pengembangan kebijakan public.
Analisa atau analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (seperti karangan, perbuatan, kejadian atau peristiwa) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau duduk perkaranya (Balai Pustaka, 1991).
Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternative yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternative terbaik. Kebijakan  adalah rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentag organisasi, atau pemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu. Contoh: kebijakan kebudayaan, adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar rencana atau aktifitas suatu negara untuk mengembangkan kebudayaan bangsanya. Kebijakan Kependudukan, adalah konsep dan garis besar rencana suatu pemerintah untuk mengatur atau mengawasi pertumbuhan penduduk dan dinamika penduduk dalam negaranya (Balai Pustaka, 1991).
Kebijakan berbeda makna dengan Kebijaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1991), kebijaksanaan adalah kepandaian seseorang menggunakan akal budinya (berdasar pengalaman dan pangetahuannya); atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dll. Kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu.
Jadi, analisis kebijakan adalah pengunaan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam  rangka memecahkan masalah kebijakan .

Lingkup Analisis Kebijakan
Saat melakukan analisis kebijakan harus dengan jelas dibedakan antara analisis proses kebijakan dan analisis isi kebijakan. Fokus utama dari analisis proses adalah tentang formulasi atau perumusan kebijakan sementara fokus utama dari analisis konten kebijakan adalah substansi atau kandungan kebijakan. Lebih lanjut, analisis konten menguji isu kebijakan yang signifikan dan mengeksplorasi berbagai opsi untuk mengentaskan isu atau masalah tersebut. Analisis kebijakan yang dilakukan dapat menggambarkan proses dan isi kebijakan sehingga dapat diketahui apa isu strategis dan permasalahan kebijakan yang penting untuk ditindaklanjuti, kekurangan dan ketidaksesuaian yang perlu diintervensi untuk meningkatkan proses implementasi kebijakan dan mengarah pada hasil kesehatan yang lebih baik. Baik dari segi proses maupun konten, analisis kebijakan menggambarkan kebutuhan akan intenvensi yang menyoroti isu-isu kebijakan, mengembangkan proses implementasi kebijakan dan memastikan kebijakan tersebut berdampak pada status kesehatan yang lebih baik.
Analisis kebijakan merupakan istilah genetik untuk berbagai teknik dan alat untuk mempelajari karakteristik dari kebijakan yang ditetapkan, bagaimana formulasi kebijakan tersebut dan apa dampak atau konsekuensi kebijakan. Portney (1986) memfokuskan analisis kebijakan pada: pembuatan kebijakan, sebab dan akibat, dan rekomendasi sebuah kebijakan. Senada dengan banyak pendapat ahli lain yang mengarahkan analisis kebijakan pada tahap dalam siklus kebijakan meliputi: penetapan masalah kebijakan (problem formation); formulasi kebijakan (policy formulation); adopsi kebijakan (policy adoption); implementasi kebijakan (policy implementation); dan evaluasi kebijakan (policy evaluation) (Collins, 2004). Karena umumnya analisis kebijakan difokuskan pada dampak dari sebuah kebijakan, dan menggunakan terminologi dari analisis sistem, seperti input, output, dan outcome.

Metode Analisis Kebijakan
Titik berat analisis kebujakan adalah pada penggunaan metodologi penelitian modern untuk menemukan pemecahan masalah serta menghasilkan informasi yang bermanfaat. Untuk pengambilan keputusan termasuk keuangan dan/atau kerugian yang mungkin timbul bila pemecahan masalah tersebut diterapkan ditengah masyarakat. Dalam melakukan analisis kebijakan dibutuhkan metodologi, yaitu sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan penilaian secara krisis dan mengomunikasikan informasi dan pengetahuan yang relevan dengan

                              Kuantitatif
Metodoligi
                              Kualitatif

 Metode kuantitatif dari analisis kebijakan mensyaratkan pengetahuan yang dalam tentang statistik, desain penelitian, dan kemampuan untuk menggunakan spreadsheet dan software statistik lainnya. Metode-metode seperti analisis regresi, misalnya, mengestimasi efek dari variabel pada keluarannya. Analisis tipe ini membutuhkan komprehensi dan aplikasi beberapa konsep seperti korelasi, varian, dan siginifikasi statistik. Metode kualitatif, sementara itu membutuhkan kehati-hatian untuk melihat hal yang detail, analisis dilakukan dengan seringkali memerlukan pembacaan berulang pada catatan lapang dan materi tulisan lain untuk menemukan pola dan hubungannya dalam data (Dunn, 1994a). sementara Collin (2004) berpendapat bahwa analisis kebijakan merupakan sebutan umum untuk serangkaian metode dan alat untuk mempelajari karakteristik dari kebijakan yang terbangun, bagaimana kebijakan terbentuk dan konsekuensinya. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam melakukan analisis kebijakan dapat lebih berkembang, tidak sebatas pada kualitatif atau kuantitatif dan dapat pula berkembang sesuai dengan hasil analisis sebelumnya. Meskipun, analisis kebijakan meningkat perannya dalam siklus akademik, hal ini belum dipertimbangkan menjadi sebuah bidang yang mempersatukan berbagai studi (R. Rodriguez-Garcia, 2000, dalam Collins, 2004).
PENDEKATAN ANALISIS KEBIJAKAN
Upaya untuk menghasilk informasi dan argumen, analis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan Empiris, Evaluatif, dan Normatif (Dunn, 1988).
Pendekatan Empiris, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu apakah sesuatu itu ada (menyangkut fakta). Pendekatan ini lebih menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan publik. Contoh, Analisis dapat menjelaskan atau meramalkan pembelanjaan negara untuk kesehatan, pendidikan, transportasi. Jenis informasi yang dihasilkan adalah Penandaan.
Pendekatan evaluatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu berkaitan dengan penentuan harga atau nilai (beberapa nilai sesuatu) dari beberapa kebijakan. Jenis informasi yang dihasilkan bersifat Evaluatif. Contoh: setelah menerima informasi berbagai macam kebijakan KIA – KB, analis dapat mengevaluasi bermacam cara untuk mendistribusikan biaya, alat, atau obat-obatan menurut etika dan konsekuensinya.
Pendekatan normatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu Tindakan apa yang semestinya di lakukan. Pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah problem kebijakan, merupakan inti pendekatan normatif. Jenis informasi bersifat anjuran atau rekomendasi. Contoh: peningkatan pembayaran pasien puskesmas (dari Rp.300 menjadiRp.1000) merupakan jawaban untuk mengatasi rendahnya kualitas pelayanan di puskesmas. Peningkatan ini cenderung tidak memberatkan masyarakat.
Ketiga pendekatan di atas menghendaki suatu kegiatan penelitian dan dapat memanfaatkan berbagai pendekatan lintas disiplin ilmu yang relevan. Adapun model panelitian yang lazim digunakan adalah penelitian operasional, terapan atau praktis.
Pembuatan informasi yang selaras kebijakan (baik yang bersifat penandaan, evaluatif, dan anjuran) harus dihasilkan dari penggunaan prosedur analisis yang jelas (metode penelitian). Menurut Dunn (1988), dalam Analisis Kebijakan, metode analisis umum yang dapat digunakan, antara lain:
Metode peliputan (deskripsi), memungkinkan analis menghasilkan informasi mengenai sebab akibat kebijakan di masa lalu.
Metode peramalan (prediksi), memungkinkan analis menghasilkan informasi mengenai akibat kebijakan di masa depan.
Metode evaluasi, pembuatan informasi mengenai nilai atau harga di masa lalu dan masa datang.
METODE ANALISIS UMUM
METODE ANALISIS KEBIJAKAN
Deskripsi
Prediksi
Evaluasi
Preskripsi
(petunjuk)
Perumusan Masalah
Peliputan (monitoring)
Peramalan (forecasting)
Evaluasi (evaluation)
Rekomendasi (recommendation)
Penyimpulan Praktis
(Practical inference)
Penyimpulan praktis, ditujukan untuk mencapai kesimpulan yang lebih dekat agar masalah kebijakan dapat dipecahkan. Kata Praktis, lebih ditekankan pada dekatnya hubungan kesimpulan yang diambil dengan nilai dan norma sosial. Pengertian ini lebih ditujukan untuk menjawab kesalahpahaman mengenai makna Rekomendasi yang sering diartikan pada informasi yang kurang operasional atau kurang praktis, masih jauh dari fenomena yang sesungguhnya.
Bila metode analisis kebijakan dikaitkan dengan pendekatan empiris, evaluatif, dan anjuran, maka metode analisis kebijakan dapat disusun menjadi 3 jenjang, yaitu:
Pendekatan modus operandi, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan 3 jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, dan peramalan.
Pendekatan modus evaluatif, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan 4 jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, peramalan, dan rekomendasi.
Pendekatan modus anjuran, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan seluruh jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, peramalan, evaluasi, rekomendasi, dan peyimpulan praktis.

Analisis Kebijakan dalam Proses Pembuatan Kebijakan
PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN
Masalah kebijakan, adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diindentifikasikan dan dicapai melalui tindakan publik. Tingkat kepelikan masalah tergantung pada nilai dan kebutuhan apa yang dipandang paling panting.
Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari masalah kebijakan, adalah:
Interdepensi (saling tergantung), yaitu kebijakan suatu bidang (energi) seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya (pelayanan kesehatan). Kondisi ini menunjukkan adanya sistem masalah. Sistem masalah ini membutuhkan pendekatan Holistik, satu masalah dengan yang lain tidak dapat di piahkan dan diukur sendirian.
Subjektif, yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan masalah diindentifikasi, diklasifikasi dan dievaluasi secara selektif. Contoh: Populasi udara secara objektif dapat diukur (data). Data ini menimbulkan penafsiran yang beragam (a.l. gang-guan kesehatan, lingkungan, iklim, dll). Muncul situasi problematis, bukan problem itu sendiri.
Artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis, sehingga dapat menimbulkan masalah kebijakan.
Dinamis, yaitu masalah dan pemecahannya berada pada suasana perubahan yang terus menerus. Pemecahan masalah justru dapat memunculkan masalah baru, yang membutuhkan pemecahan masalah lanjutan.
Tidak terduga, yaitu masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan.[3][10]
BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN
Analisis kebijakan terdiri dari beberapa bentuk, yang dapat dipilih dan digunakan. Pilihan bentuk analisis yang tepat, menghendaki pemahaman masalah secara mendalam, sebab kondisi masalah yang cenderung menentukan bentuk analisis yang digunakan.
Berdasarkan pendapat para ahli (Dunn, 1988; Moekijat, 1995; Wahab, 1991) dapat diuraikan beberapa bentuk analisis kebijakan yang lazim digunakan.
Analisis Kebijakan Prospektif
Bentuk analisis ini berupa penciptaan dan pemindahan informasi sebelum tindakan kebijakan ditentukan dan dilaksanakan. Menurut Wiliam (1971), ciri analisis ini adalah:
mengabungkan informasi dari berbagai alternatif yang tersedia, yang dapat dipilih dan dibandingkan.
diramalkan secara kuantitatif dan kualitatif untuk pedoman pembuatan keputusan kebijakan.
secara konseptual tidak termasuk pengumpulan informasi.
Analisis Kebijakan Restrospektif (AKR)
Bentuk analisis ini selaras dengan deskripsi penelitian, dengan tujuannya adalah penciptaan dan pemindahan informasi setelah tindakan kebijakan diambil. Beberapa analisis kebijakan restropektif, adalah:
Analisis berorientasi Disiplin, lebih terfokus pada pengembangan dan pengujian teori dasar dalam disiplin keilmuan, dan menjelaskan sebab akibat kebijakan. Contoh: Upaya pencarian teori dan konsep kebutuhan serta kepuasan tenaga kesehatan di Indonesia, dapat memberi kontribusi pada pengembangan manajemen SDM original berciri Indonesia (kultural). Orientasi pada tujuan dan sasaran kebijakan tidak terlalu dominan. Dengan demikian, jika ditetapkan untuk dasar kebijakan memerlukan kajian tambahan agar lebih operasional.
Analisis berorientasi masalah, menitikberatkan pada aspek hubungan sebab akibat dari kebijakan, bersifat terapan, namun masih bersifat umum. Contoh: Pendidikan dapat meningkatkan cakupan layanan kesehatan. Orientasi tujuan bersifat umum, namun dapat memberi variabel kebijakan yang mungkin dapat dimanipulasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran khusus, seperti meningkatnya kualitas kesehatan gigi anak sekolah melalui peningkatan program UKS oleh puskesmas.
Analisis beriorientasi penerapan, menjelaskan hubungan kausalitas, lebih tajam untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari kebijakan dan para pelakunya. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kebijakan khusus, merumuskan masalah kebijakan, membangun alternatif kebijakan yang baru, dan mengarah pada pemecahan masalah praktis. Contoh: analis dapat memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelayanan KIA di Puskesmas. Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar pemecahan masalah kebijakan KIA di puskesmas.
Analisis Kebijakan Terpadu
Bentuk analisis ini bersifat konprehensif dan kontinyu, menghasilkan dan memindahkan informasi gabungan baik sebelum maupun sesudah tindakan kebijakan dilakukan. Menggabungkan bentuk prospektif dan restropektif, serta secara ajeg menghasilkan informasi dari waktu ke waktu dan bersifat multidispliner.
Bentuk analisis kebijakan di atas, menghasilkan jenis keputusan yang relatif berbeda yang, bila ditinjau dari pendekatan teori keputusan (teori keputusan deksriptif dan normatif), yang dapat diuraikan sebagai berikut:
Teori Keputusan Deskriptif, bagian dari analisis retrospektif, mendeskripsikan tindakan dengan fokus menjelaskan hubungan kausal tindakan kebijakan, setelah kebijakan terjadi. Tujuan utama keputusan adalah memahami problem kebijakan, diarahkan pada pemecahan masalah, namun kurang pada usaha pemecahan masalah.
Teori Keputusan Normatif, memberi dasar untuk memperbaiki akibat tindakan, menjadi bagian dari metode prospektif (peramalan atau rekomendasi), lebih ditujukan pada usaha pemecahan masalah yang bersifat praktis dan langsung.

www.fkmunsrat.ac.id